Jurnalnetizen.com – Rencana pemindahan pegawai negeri sipil ke ibu kota baru Indonesia, Nusantara, telah ditunda karena pemerintah menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, kata seorang menteri senior pada hari Selasa.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membenarkan bahwa kantornya telah mengeluarkan surat resmi kepada semua kementerian dan lembaga pemerintah, yang memberitahukan mereka tentang penundaan tersebut.
“Kami telah mengeluarkan pemberitahuan resmi tentang penundaan tersebut melalui surat yang ditandatangani pada 24 Januari,” kata Rini saat jumpa pers.
Dia menjelaskan bahwa beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan tersebut, termasuk restrukturisasi internal yang sedang berlangsung di dalam kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih saat ini. Pemerintah juga masih menyelesaikan penyesuaian gedung perkantoran dan fasilitas tempat tinggal bagi pegawai negeri sipil di ibu kota baru.
“Mengingat restrukturisasi yang sedang berlangsung, tata kerja sejumlah kementerian dan lembaga masih dalam proses konsolidasi internal,” kata Rini. “Pemindahan PNS ke Nusantara belum bisa dilakukan.”
Pemindahan ini awalnya dijadwalkan mulai Oktober 2024, dengan ribuan PNS diperkirakan akan pindah dari Jakarta ke ibu kota negara masa depan di Kalimantan Timur. Namun, perubahan jumlah kementerian dan lembaga tersebut membutuhkan revisi infrastruktur pendukung.
Selain itu, Rini mengatakan peraturan presiden (Perpres) yang secara resmi akan mengesahkan pemindahan tersebut belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.
“Untuk jadwal finalnya, kami masih menunggu arahan dari Presiden. Perpres tentang pemindahan ASN ke Nusantara belum ditandatangani,” imbuhnya.
Meski tertunda, pembangunan di Nusantara terus berjalan. Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo berencana untuk mulai bekerja dari ibu kota baru pada 2028.
