Jurnalnetizen.com – Pemerintah tengah menyusun paket stimulus ekonomi untuk melindungi ekonominya yang didorong oleh ekspor dari tarif balasan yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, karena ketegangan perdagangan antara kedua negara mengancam akan mengganggu investasi dan industri yang padat karya.
Kepala Urusan Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah sedang mengupayakan respons kebijakan yang komprehensif untuk melindungi bisnis domestik dari dampak tarif AS yang lebih tinggi, yang dapat mendorong bea masuk pada ekspor Indonesia.
Paket tersebut mencakup pelonggaran perizinan impor melalui sistem Online Single Submission (OSS), perampingan layanan pajak dan bea cukai, penyesuaian kuota impor, dan memberlakukan reformasi di sektor keuangan. Pemerintah juga sedang berunding dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi masalah yang terkait dengan sistem pembayaran, suatu area yang diangkat selama diskusi perdagangan dengan Washington.
“Kami berkoordinasi erat dengan OJK dan BI, terutama pada persyaratan pembayaran yang diminta oleh pihak AS,” kata Airlangga saat konferensi pers virtual.
Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang secara resmi diundang oleh AS untuk memasuki negosiasi tarif formal menyusul pengumuman Trump pada tanggal 2 April tentang bea masuk tambahan pada beberapa mitra dagang. Kedua negara telah sepakat untuk memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan kerangka kerja sama. AS telah menunda penerapan tarif timbal balik sebesar 32 persen pada produk Indonesia hingga tanggal 9 Juni, dengan hanya menerapkan tarif dasar sementara sebesar 10 persen untuk sementara.
Ekspor tekstil, sektor padat karya dan bervolume tinggi di Indonesia, biasanya menghadapi bea masuk AS mulai dari 10 persen hingga 37 persen. Dengan tambahan tarif dasar sebesar 10 persen, tarif efektif dapat naik hingga 47 persen, Airlangga memperingatkan. Di dalam negeri, sektor ini sudah mengalami tekanan akibat impor murah dari Tiongkok dan melemahnya permintaan, yang telah memaksa banyak pabrik tutup dan menyebabkan PHK ribuan pekerja.
“Hal ini secara signifikan meningkatkan biaya ekspor. Pembeli AS meminta eksportir kami untuk membagi beban tarif, yang berarti dampaknya tidak terbatas pada importir AS,” katanya.
Pemerintah tengah mengupayakan perlakuan yang setara, khususnya jika dibandingkan dengan pesaing regional di ASEAN. Produk yang paling terdampak termasuk pakaian, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang. Pemerintah tengah mengupayakan konsesi AS atas 20 produk ekspor prioritas sebagai imbalan atas perlakuan tarif yang seimbang.
Sebagai bagian dari strategi negosiasi, Indonesia berencana untuk meningkatkan impor komoditas energi dan pertanian AS, termasuk LPG, minyak mentah, gandum, dan kedelai, dan tengah mempertimbangkan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai atas barang-barang Amerika tertentu. Langkah-langkah lain termasuk pelonggaran persyaratan konten lokal untuk telekomunikasi, percepatan sertifikasi halal, dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk merangsang perdagangan.
“Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk mempertahankan daya saing sekaligus mempromosikan hubungan perdagangan yang lebih adil,” kata Airlangga.
Mari Elka Pangestu, wakil ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan paket stimulus tersebut juga ditujukan untuk melindungi industri-industri yang rentan dan mencegah hilangnya lapangan kerja. Pemerintah berencana membentuk satuan tugas untuk menanggapi potensi PHK yang diakibatkan oleh gangguan perdagangan.
“30 hingga 60 hari ke depan akan menjadi masa kritis. Kami masih dalam tahap negosiasi aktif,” pungkas Mari.