Jurnalnetizen.com – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengangkat mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, sebuah langkah yang telah memicu perdebatan publik karena warisan kontroversialnya selama rezim Orde Baru.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan untuk mengangkat presiden kedua negara itu, Soeharto, sebagai pahlawan nasional bermula dari aspirasi publik. Usulan tersebut saat ini sedang dikaji dan akan mengikuti proses musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah, sejarawan, dan tokoh masyarakat.
Berbicara setelah acara kumpul-kumpul pasca-Idulfitri di Jakarta pada hari Minggu, Saifullah, yang biasa disapa Gus Ipul, mengatakan usulan biasanya diawali dengan masukan masyarakat, termasuk dari seminar dan forum publik. Setelah usulan diterima oleh wali kota atau bupati, usulan tersebut diajukan ke tingkat provinsi untuk dibahas lebih lanjut sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial.
“Di tingkat provinsi, akan ada seminar lagi sebelum diserahkan ke kami,” jelasnya. Kementerian kemudian akan menugaskan panitia yang terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi para kandidat.
Daftar akhir, kata Gus Ipul, akan ditandatangani oleh kementerian dan diteruskan ke Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan untuk penilaian lebih lanjut.
Ia mengakui adanya penentangan terhadap pencalonan Soeharto, dengan menyatakan bahwa pemerintah menanggapi semua perspektif dengan serius. “Kami mendengarkan. Ini bagian dari proses. Semuanya sedang didokumentasikan dan dipertimbangkan,” katanya.
Pencalonan tersebut telah memicu kontroversi, terutama karena pemerintahan otoriter Soeharto selama era Orde Baru. Para kritikus menunjuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan kebebasan sipil sebagai alasan untuk menolaknya sebagai pahlawan.
Meskipun demikian, beberapa cendekiawan berpendapat bahwa Soeharto memenuhi persyaratan formal. Sejarawan Universitas Gadjah Mada Agus Suwignyo mengatakan mantan presiden tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk memimpin Serangan Umum 1949 yang merebut kembali Yogyakarta dan mengawasi operasi tahun 1962 untuk merebut kembali Papua Barat.
“Soeharto memenuhi kriteria formal, tetapi konteks sejarah yang lengkap harus dipertimbangkan,” kata Agus. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 15 Tahun 2012, kandidat untuk status pahlawan nasional harus telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan tidak pernah mengkhianati cita-citanya.
Agus memperingatkan agar tidak melihat sejarah secara hitam dan putih. “Anda tidak dapat mengabaikan perannya dalam kemerdekaan, tetapi Anda juga tidak dapat mengabaikan kontroversi, terutama sekitar tahun 1965,” katanya, mengacu pada naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan setelah pembersihan antikomunis.
Ia juga mengusulkan perluasan kriteria untuk pahlawan nasional di luar latar belakang militer, dengan mengutip tokoh-tokoh seperti Syafruddin Prawiranegara, yang memimpin Pemerintah Darurat selama revolusi, sebagai orang yang layak mendapat pengakuan meskipun ada kontroversi politik.
Kementerian Sosial telah menerima 10 nominasi untuk status pahlawan nasional, termasuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid, ulama Muslim Bisri Sansuri, dan pendidik Idrus bin Salim Al-Jufri.
