Jurnalnetizen.com – Seorang oknum pimpinan yayasan pondok pesantren (Ponpes) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial AF, dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwatinya. Modus pelaku dalam melancarkan aksi bejatnya adalah dengan menjanjikan “pensucian rahim” kepada para korban.
Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan bahwa aksi kekerasan seksual tersebut dilakukan AF di sebuah ruangan pada malam hari. “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” ujar Joko, Senin (21/4/2025), seperti dilansir TribunLombok.com.
Joko memaparkan bahwa kekerasan seksual yang dialami para santriwati ini telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 2016 hingga 2023. “Korban (kini) sudah menjadi alumni,” sebut Joko.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram itu juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, sudah ada 20 santriwati yang mengaku menjadi korban. Namun, baru 7 korban yang telah menjalani pemeriksaan dan membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.
Dari puluhan korban tersebut, sebagian di antaranya bahkan telah disetubuhi, sementara sebagian lainnya mengalami pencabulan. “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” jelas Joko.
Terungkapnya kasus ini bermula setelah sejumlah santriwati korban menonton serial drama Malaysia berjudul “Bidah” dengan tokoh fiktif bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman alias Walid. Karakter Walid dalam drama tersebut digambarkan sebagai pemimpin sekte sesat yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan memperdaya serta menyetubuhi pengikutnya dengan dalih agama.
“Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara),” ungkap Joko. Kesamaan antara karakter Walid dan pengalaman yang mereka alami di ponpes yang dipimpin AF inilah yang akhirnya mendorong para santriwati untuk melaporkan aksi bejat tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.
Pihak ponpes sendiri telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan AF dari jabatannya sebagai pimpinan yayasan. “Berita baiknya ponpes cukup kooperatif, setelah mendapatkan informasi ponpes memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua yayasan,” ujar Joko.
Saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sementara itu, Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB fokus pada upaya pemulihan psikologis para korban.
