Jurnalnetizen.com – Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki MPR jika pendekatannya secara prosedur melalui surat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak kunjung direspons DPR.
Hal itu disampaikan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn), Slamet Soebijanto saat konferensi pers pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI atas sikap acuh parlemen terhadap usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7).
“Kita gak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau gak mau harus gitu, kalau gak gitu enggak selesai,” kata Slamet.
“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” sambungnya.
Kemudian, Slamet menyinggung kondisi bangsa akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.
Dia pun mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.
“Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” ajak Slamet.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan.
Karena tak ada respons, ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI.
“Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab,” ujar Slamet.
Eks Wakil Gubernur Lemhannas itu menekankan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum.
Ia menyerukan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan yang dibacakan bersama-sama. Ikrar tersebut mengulang kembali lima sila dalam Pancasila, menandakan komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara.
Adapun mereka forum purnawirawan TNI yang hadir dalam konferensi pers ini antara lain, mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko.
Hadir juga sejumlah tokoh di antaranya politikus sekaligus budayawan Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun hingga Said Didu.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut, surat-surat yang masuk ke parlemen tidak sedikit. Sudah banyak surat menumpuk, padahal masa sidang kali ini baru berjalan sekitar seminggu yang lalu.
“Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7).
Namun, pihaknya akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku jika syarat usulan tersebut diterima wakil rakyat.
“Nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca. Dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” ucap Puan.
Karena surat belum diterima, pihaknya hingga kini juga belum berkoordinasi dengan sejumlah lembaga.
Lembaga tersebut meliputi Kesekjenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi dengan, kesekjenan belum berkoordinasi dengan pemerintahan MPR dan DPD,” ujar Puan.
