Jurnalnetizen.com – Saat ini sedang ramai isu pemakzulan atau penggulingan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wacana pemakzulan itu diusung oleh pensiunan atau purnawirawan jenderal TNI.
Ada empat purnawirawan jenderal TNI yang menandatangani surat pemakzulan yang dikirim ke DPR RI pada 26 Mei 2025 tersebut, yakni:
- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
- Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bakal tidak mudah.
Sebab, harus melalui prosedur panjang yang melibatkan proses politik dan hukum di MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, ada pendapat bahwa Gibran adalah satu paket dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, Rocky Gerung mengatakan, satu paket itu tidak berlaku.
Hal ini dia sampaikan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (4/6/2025).
“Iya, pasti ada banyak keberatan prosedural, karena dianggap bahwa ini kan satu paket dengan Pak Prabowo. Itu soal yang secara teknis bisa diselesaikan,” kata Rocky dikutip dari Tribunnews.com.
“Apakah karena satu paket? Kalau pendamping presiden itu bermasalah, maka presiden juga mesti dinyatakan di dalam kondisi yang sama? Kan enggak begitu,” tambahnya.
Selanjutnya, Rocky Gerung menyebut bahwa dasar legitimasi pemakzulan Gibran adalah opini publik.
Sehingga, MPR meski mengambil langkah sesuai prosedur, tetapi yang harus dipersoalkan adalah legitimasinya.
“Justru kita mau lihat apa dalil yang akan diajukan di dalam perdebatan publik nanti. Ketika surat permintaan pemakzulan Gibran itu sudah masuk ke MPR, nggak mungkin MPR berdiam diri,” kata Rocky.
“Iya, tunggu prosedur, tetapi ini soal legitimasi, dan dasar legitimasi itu adalah opini publik,” jelasnya.
“Opini publik artinya, kesungguhan hati publik untuk mempersoalkan hal-hal yang bagi publik tidak masuk akal,” lanjutnya.
“Gibran jadi wakil presiden tidak masuk akal. Gibran disodorkan, lalu dimanipulasi melalui Mahkamah Konstitusi itu sangat tidak masuk akal,” tambahnya.
Selanjutnya, Rocky Gerung menegaskan, jika nanti Jokowi dimintai keterangan dalam proses pemakzulan Gibran, hal tersebut tidak boleh dianggap berbahaya.
Sebab, ia tidak ingin demokrasi di Indonesia tercoreng.
“Jadi tentu Pak Jokowi akan dimintai keterangan dan proses-proses semacam ini kita mesti anggap sebagai proses yang nggak berbahaya, karena justru kita ingin tidak ada flek, tidak ada goresan di dalam demokrasi kita,” papar Rocky Gerung.
“Sejak Gibran dinyatakan sebagai wakil presiden, justru banyak goresan di situ,” tegasnya.
“Karena kedudukan dia itu dihasilkan dengan cara-cara yang oleh pikiran publik itu dianggap tidak layak, tidak fit and proper dengan tata cara bernegara yang benar dan baik,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan, surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI kini sudah berada di meja Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
“Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR. Tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada Dapil saya di Jakarta,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025), dilansir Tribunnews.
Namun, terkait peluang MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut dengan mengagendakan pemanggilan terhadap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, HNW tak mau berspekulasi mengenai hal tersebut.
Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
“Itu terserah Pak Ketua,” ucapnya.
Kendati demikian, HNW mengatakan bahwa proses pemakzulan itu memang tidak mudah dikarenakan harus melalui proses dan mekanisme yang cukup panjang.
“Sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak para Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu atas usulan DPR,” ujarnya.
“Nah jadi mungkin MPR pun juga nunggu kapan DPR bersidang untuk membahas apa yang menjadi usulan daripada (Forum Purnawirawan TNI), karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya,” ucapnya.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR untuk membahas pemakzulan Gibran sudah tepat.
Pasalnya menurut dia, memang sudah seharusnya para purnawirawan TNI itu kirim surat ke DPR yang notabene sebagai lembaga negara untuk menangkap aspirasi para warganya termasuk para purnawirawan.
Hal itu juga tepat dilakukan para purnawirawan agar isu pemakzulan tidak berkembang liar di masyarakat dan langsung dibahas oleh yang semestinya dalam hal ini DPR.
“Ya memang ke sana harusnya purnawirawan TNI untuk kirim surat, dan sebelumnya saya bilang DPR harus menangkap aspirasi para purnawirawan TNI ini agar tidak liar sehingga isu pemakzulan ini ditangani secara lembaga,” kata pria yang akrab disapa Hensa dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).
Hensa menambahkan, penanganan melalui lembaga seperti DPR penting agar isu tersebut tidak memicu polemik yang tidak terkendali.
Terlebih dalam surat yang dilayangkan oleh para Purnawirawan TNI itu tidak hanya berisi soal pemakzulan Gibran, melainkan juga ada urusan tata negara.
“Sebab 8 usulan tersebut juga membahas terkait tata negara, makanya menurut saya harus ditangkap oleh legislatif atau DPR agar isunya tidak liar,” jelasnya.
Di sisi lain, Hensa melihat langkah purnawirawan TNI ini seperti menindaklanjuti saran Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.
Di mana, pada 25 April 2025, Wiranto sempat mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran bukan bidang Prabowo sebagai presiden untuk menanggapi.
“Kelihatannya para purnawirawan tersebut menerjemahkan pesan Wiranto. Saat itu, setelah Wiranto bertemu Prabowo, Wiranto seperti memberikan tips bahwa untuk membahas pemakzulan Gibran ini bukan dengan Prabowo, karena Prabowo sebagai Presiden kan eksekutif saja,” tandas dia.
