Jurnalnetizen.com – Ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat (Bennix) menilai pelegalan praktik perjudian dalam bentuk kasino, bakal meningkatkan pendapatan negara minimal Rp200 triliun per tahun.
“Kalau ini diselenggarakan oleh negara atau ada kepala daerah yang punya nyali buat bikin ini minimal dapat Rp200 triliun setahun loh,” kata Bennix dalam diskusi publik dengan tajuk ‘Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi’ di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Ia menambahkan, dengan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan, tentu akan berdampak baik terhadap pembangunan negara atau daerah, dari sisi infrastruktur dan lainnya.
Selain itu, Bennix juga menyinggung mengenai banyaknya Warga Negara Indonesia yang berjudi di kasino di negara lain. Hal itu menujukan adanya perputaran uang dari Indonesia negara lain.
Karenanya, legalisasi kasino disarankan untuk dilakukan. Sehingga, bisa menarik kembali uang dalam jumlah besar yang ‘kabur’.
“Ya ini harus segera kita bikin kalau enggak makin banyak duit kita Ini bukan lagi ngomong duit Rp1-2 Miliar ya ini ngomong duit ratusan triliun yang kabur keluar negeri karena negara gagal memiliki nyali untuk membangun usaha serupa,” kata Bennix.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengatakan pelegalan kasino di Indonesia bukan pilihan yang tepat untuk menambah pendapatan negara. Sebab, kultur masyarakat di Tanah Air berbeda dengan negara-negara tetangga.
“Kalau (soal pendapatan negara dari kasino jadi opsi terakhir) menurut saya tidak perlu. Karena kultur kita berbeda dengan kultur negara-negara yang melegalkan judi. Kultur masyarakat kita dan SDM masyarakat kita yang berbeda dengan Singapura,” kata Hasbiallah dalam diskusi yang sama.
Untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut banyak potensi lain yang bisa digali. Misalnya, dari sumber daya alam yang diperketat pengelolaannya.
“Yang kedua, program pemerintah hari ini untuk mengambil 2 juta hektar lahan sawit. Ini kan potensi-potensi yang bisa menambah income untuk negara,” ujarnya.
Yang terpenting, Hasbi menjelaskan, aparat penegak hukum perlu memperkuat aturan pendapatan penghasilan tersebut. Tidak hanya dari tambang bisa juga dari perpajakan.
“Yang penting diperketat dan menutup kebocoran-kebocoran yang ada. Kalau kebocoran-kebocoran ini bisa kita tutup, saya rasa cukup potensi negara kita kuat untuk mendapatkan itu,” jelas Hasbi.
Asal tahu saja, isu ini bermula saat sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan oleh para anggota dewan di Komisi XI DPR. Mereka pun mencontohkan objek baru PNBP yang dapat dimaksimalkan termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru nonminyak dan gas bumi.
Pembahasan ini diusulkan oleh, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025).
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata adik Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.
Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.
Belakangan, adik dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) ini mengklarifikasi ucapannya. Menurutnya, kala itu ia meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam nonmigas. Ia kemudian mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.
“Saya tidak pernah ada usulan, enggak ada tuh bahasa kata usulan saya ingin Indonesia membuka kasino, enggak ada!” kata Galih kepada wartawan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
