Jurnalnetizen.com – Pengamat politik dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkap makna di balik arahan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada relawannya untuk mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dua periode.
Menurut Selamat Ginting, ada motif dan siasat politik di balik pernyataan Jokowi tersebut, yakni untuk mempertahankan Gibran, putra sulungnya, agar tetap berada di lingkaran kekuasaan.
Selain itu, dosen program studi Ilmu Komunikasi di UNAS dengan bidang keahlian jurnalisme tersebut menilai pernyataan Jokowi bisa menimbulkan tekanan terhadap Prabowo.
Kemudian, Selamat menyebut Jokowi juga ingin menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh meski tak lagi menjabat sebagai Presiden RI.
“Ya, tentu saja ini ada motif politik ya,” kata Selamat, dikutip dari tayangan Bola Liar yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (27/9/2025).
“Karena saya ilmuwan politik, tentu saja dari perspektif politik, dia ingin mengunci bahwa Gibran itu harus tetap berada di dalam radar kekuasaan,” tambahnya.
“Bukan hanya hingga 2029 sampai 2034, sekaligus sebenarnya Jokowi juga ingin menunjukkan pada publik bahwa dia masih punya pengaruh politik yang sangat kuat pasca-lengser 2024,” papar Selamat.
Menurut Selamat Ginting, motif maupun siasat politik ini justru bisa menjadi tekanan bagi Prabowo Subianto.
“Ini menunjukkan bahwa Jokowi itu sedang melakukan siasat politik,” kata Selamat.
“Siasat politik itu bisa diartikan bahwa dia ingin mengunci lawan-lawan politik atau kawan-kawan politiknya bahwa Gibran itu harus tetap dalam radar kekuasaan,” sambungnya.
“Dan ini juga artinya menekan Presiden Prabowo agar tetap menggunakan Gibran untuk periode selanjutnya,” ujarnya.
Kemudian, Selamat menilai arahan dukungan Prabowo-Gibran dua periode ini justru bisa membuat Prabowo tidak nyaman karena masih terlalu dini.
“Nah, ini tentu saja membuat Presiden Prabowo tidak nyaman. Mengapa tidak nyaman? Karena, kalau orang Betawi bilang kira-kira ‘Belanda masih jauh,'” tutur Selamat.
Arah Politik Jokowi
Sebagai informasi, setelah turun dari kursi Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Jokowi telah mengungkap arah politiknya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran, tak hanya untuk satu periode, tetapi dua periode sekaligus.
Bahkan, Jokowi terang-terangan mengaku sudah lama memberikan arahan kepada relawannya untuk melakukan hal yang sama.
“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025), dilansir TribunSolo.
“Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” tambahnya.
Dengan statement ini, Jokowi beserta kaum relawannya akan kembali mendukung duet Prabowo–Gibran di pemilihan presiden atau Pilpres yang akan datang, yakni Pilpres 2029.
Pernyataan Jokowi ini terlontar ketika pemerintahan Prabowo–Gibran belum genap berusia satu tahun, dan Pilpres 2029 masih empat tahun lagi.
Memotong Jalur Koalisi
Selamat Ginting juga menilai, dengan mengarahkan relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jokowi justru dapat memotong jalur partai koalisi yang akan datang.
Sebab, banyak kemungkinan dalam dunia politik. Bisa jadi yang ada di luar koalisi nanti digandeng atau sebaliknya.
“Sementara, kalau dilihat pada periode kedua Jokowi waktu itu toh juga harus menunggu koalisi-koalisinya seperti apa. Nah, dengan cara ini artinya Jokowi berpotensi memotong jalur partai-partai koalisi, karena belum tentu ya 80 persen dukungan di parlemen, itu juga harusnya diperhatikan” kata Selamat.
“Karena belum tentu juga misalnya PDIP di luar koalisi, belum tentu juga nantinya tidak diajak, bisa juga diajak,” tambahnya.
“Nah, cara berpikirnya kira-kira begini; siapa yang akan menjadi wakilnya Presiden Prabowo ke depan? Itu sama saja mendapatkan karpet merah untuk bisa menjadi presiden berikutnya. siapa pun itu,” papar Selamat.
“Karena itu, Presiden Prabowo tentu akan menghitung dengan cermat. Artinya begini, ini betul-betul seperti bola liar,” sambungnya.
“Misalnya, kalau SBY menggandeng Demokrat, itu sama saja menguntungkan Demokrat untuk Pilpres berikutnya. Kalau dia menggandeng PDIP, begitu juga termasuk Golkar, PAN dan lain-lain,” tuturnya.
Selamat menyebut Jokowi sudah bersikap tidak etis karena memotong jalur dan mengabaikan koalisi yang sudah ada.
Lagipula, menurut Selamat, Prabowo tetap akan memperhitungkan kinerja Gibran selama menjadi wakil presiden sebelum memutuskan apakah akan menggandengnya lagi atau tidak.
“Karena itu menurut saya agak kurang etis ketika ini dia [Jokowi] memotong jalur, mengabaikan koalisi partai politik yang sudah ada,” ujar Selamat.
“Nah, tentu saja ini akan dilihat apakah dalam 5 tahun ke depan, Gibran akan menunjukkan performance yang diharapkan,” imbuhnya.
“Jika tidak, tentu saja Presiden Prabowo tidak akan kemudian menggandeng Gibran lagi,” tandas Selamat.
Salah satunya datang dari Ketua DPD PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang menganggapnya sebagai upaya menyelamatkan citra dari kasus dugaan ijazah palsu.
Jokowi pun terkesan santai dalam menanggapi tudingan Andreas.
Ia menegaskan tidak ada hubungan antara tudingan ijazah palsu dan dukungan ke Prabowo-Gibran dua periode.
“Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ijazah sama dua periode hubungannya apa,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (26/9/2025), diwartakan TribunSolo.
Menurut Jokowi, dukungan tersebut murni untuk melanjutkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyebut sikapnya sudah disampaikan sejak awal kepada para relawan.
“Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode. Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Namanya demokrasi,” jelasnyaresiden Prabowo tidak akan kemudian menggandeng Gibran lagi,” tandas Selamat.
Salah satunya datang dari Ketua DPD PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang menganggapnya sebagai upaya menyelamatkan citra dari kasus dugaan ijazah palsu.
Jokowi pun terkesan santai dalam menanggapi tudingan Andreas.
Ia menegaskan tidak ada hubungan antara tudingan ijazah palsu dan dukungan ke Prabowo-Gibran dua periode.
“Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ijazah sama dua periode hubungannya apa,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (26/9/2025), diwartakan TribunSolo.
Menurut Jokowi, dukungan tersebut murni untuk melanjutkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyebut sikapnya sudah disampaikan sejak awal kepada para relawan.
“Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode. Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Namanya demokrasi,” jelasnya
