Jurnalnetizen.com – Sebuah klaim mengejutkan datang dari Profesor Yusuf Leonard Henuk, mantan guru besar Universitas Sumatera Utara (USU).
Ia secara terang-terangan menduga Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), berstatus Drop Out (DO) dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dugaan sensasional ini dilontarkan Profesor Henuk dalam wawancaranya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang ramai dikutip pada Selasa (20/5/25).
Polemik seputar keaslian ijazah Jokowi memang tengah memanas, dan pernyataan Profesor Henuk ini menambah bumbu perdebatan.
Ia bahkan membandingkan dengan pengalamannya sendiri saat masuk Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang pada era 80-an.
“Saya masuk tahun 80 Di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang,” ungkap Prof Yusuf.
Sementara Jokowi dikatakan Prof Yusuf masuk ke Fakultas Kehutanan UGM tahun 80-an juga.
Kendati begitu, ia meyakinkan bahwa Jokowi di DO.
“Kalau Jokowi sudah jelas bilangnya masuk ke Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 juga to. Saya bisa bilang bahwa dia DO,” tandasnya.
Hal itu lantaran menurutnya, waktu tahun 80-an ada peraturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IPK disemester 4 ada penilaian.
Adapun penilaian bahwa IPK 2,5 ke atas berhak menulis skripsi, sementara IPK 2,5 ke bawah sampai 2 dia berhak tulis makalah.
“Menurut saya dia DO, karena begini kami waktu kuliah tahun 80 itu kan pergeseran dari Desember ke Juni itu sudah ada aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 ada penilaian,” urainya.
“Penilaian bahwa IPK 2,5 ke atas berhak tulis skripsi, IPK 2,5 ke bawah sampai 2 dia berhak tulis makalah untuk penelitian,” ujarnya.
Sementara, berdasarkan pengakuan Jokowi kata Prof Yusuf IPK dibawah 2.0.
“Sedangkan IPK dibawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 9 Juni 2013 dia DO pak, karena IPK dia nggak sampai 2, menurut peraturan yang berlaku saat itu, jadi bagi saya itu sudah DO,” sambungnya.
Kendati begitu, ia menyakinkan Jokowi d DO dari UGM karena tidak menulis skripsi.
“Kalau misalnya dia sudah DO, dia tidak mungkin tulis skripsi,” sebutnya.
“Apalagi sekarang kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, tanda tangan cuma satu orang,” tambahnya.
Meski begitu, Prof Yusuf mengaku siap meminta maaf kepada Jokowi jika pernyataannya salah.
“Saya bicara apa adanya, saya Guru besar kalau misalnya saya salah saya minta maaf, wajarlah, saya bukan politisi. Saya berhak memberi kesaksian berdasarkan apa yang saya tahu,” imbuhnya.
“Bagi saya kalau sampai sekarang dia tidak KKN, sedangkan untuk mengajukan skripsi IPK harus selesaikan 120 sks rata-rata, kalau IP dibawah 2 tidak mungkin dia dapat itu,” tambahnya.
Selain itu, ia juga tak takut jika dilaporkan oleh Jokowi.
“Bagi saya kalau dilaporkan saya senang karena saya mau buktikan mana transkip nilai S1, karena ijazah harus ada transkip nilainya,” terangnya.
“Kalau dilaporkan tidak papa, saya di posisi banyak orang mencari kebenaran, kalau pun saya tunjukkan DO salah saya berhak minta maaf saya kan guru besar tapi buktikan dulu mana transkip bapak,” tandasnya.
