Jurnalnetizen.com – Perbedaan pendapat mencuat antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya menegaskan akan tetap memotong dana MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025, meski Luhut meminta agar penarikan anggaran tidak dilakukan terburu-buru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikapnya tidak berubah.
Ia menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dipotong apabila hingga akhir Oktober 2025 tidak terserap optimal.
Langkah itu, kata Purbaya, tetap dilakukan meski sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar pemotongan tidak dilakukan.
“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau anggarannya enggak nyerap, kami potong juga,” ujar Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Purbaya menyampaikan apresiasinya atas perhatian Luhut terhadap penyerapan anggaran MBG.
“Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.
Namun, sikap Purbaya tetap tegas, anggaran yang tidak digunakan akan ditarik kembali. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan.
Ia meminta agar Kementerian Keuangan tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.
“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Luhut juga mengingatkan Dadan agar anggaran MBG yang telah dialokasikan digunakan secara optimal.
“Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran,” katanya.
Dadan menyampaikan bahwa serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun hingga 3 Oktober 2025.
Luhut menambahkan, jika anggaran MBG terserap dengan baik, dampaknya akan terasa langsung pada pergerakan ekonomi masyarakat.
Pemotongan Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) andai serapannya tidak berjalan maksimal.
Purbaya mengatakannya usai bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Awalnya Dadan mengklaim serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis di BGN lebih baik dari yang semula diperkirakan.
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujar Purbaya menanggapi.
Berdasarkan keterangan Kepala BGN, kebutuhan tambahan anggaran bisa mencapai Rp 28 triliun.
Terkait hal itu, Purbaya menyebut tidak ada kendala dalam pengalihan dana untuk program MBG.
“Ya, saya akan berpikir dana seperti apa, tapi sudah ada. Jadi tinggal shift saja, tidak ada masalah. Tapi tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa,” katanya.
Meski demikian Purbaya akan memantau realisasi program BGN pada akhir Oktober 2025.
Evaluasi ini akan menentukan apakah anggaran BGN akan ditambah atau justru dipangkas.
Apabila tidak sesuai dengan harapan, Purbaya tidak akan segan untuk memotong anggaran.
“Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi. Betul nggak dia bisa nyerap? Kalau betul ya kita kasih tambah, kalau nggak ya kita potong,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap dalam pertemuan dengan Purbaya, pihaknya membahas penyerapan anggaran, program makan bergizi, serta proyeksi kebutuhan dana hingga akhir tahun.
“Alhamdulillah, hari ini saya dapat kunjungan yang sangat luar biasa dari Pak Menkeu yang baru dilantik. Tadi kami berbincang terkait penyerapan anggaran, program makan bergizi, dan proyeksi-proyeksi yang akan dilakukan,” kata Dadan.
Ia menjelaskan bahwa penyerapan anggaran BGN berkorelasi langsung dengan jumlah penerima manfaat yang terhimpun dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, setiap SPPG yang terbentuk akan menyerap minimal Rp 900 juta per bulan.
“SPPG kita akan diproyeksikan naik terus dan diperkirakan di akhir September ini Rp10 ribu,” kata Dadan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa total penyerapan anggaran reguler tahun ini berpotensi mencapai Rp 71 triliun.
Bahkan, BGN tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tambahan anggaran melalui dana standby yang sebelumnya telah disiapkan Presiden sebesar Rp100 triliun.
“Dua bulan lalu saya sudah sampaikan bahwa kita tidak mampu menyerap Rp 500 triliun. Jadi target maksimal kita Rp 121 triliun. Setelah dihitung-hitung lagi, kemungkinan tambahan yang bisa kita serap adalah Rp 28 triliun,” ujarnya.
Dengan demikian, BGN memproyeksikan penyerapan anggaran tahun ini mencapai Rp 99 triliun, terdiri dari Rp 71 triliun anggaran reguler dan tambahan Rp 28 triliun.
“Jadi Rp 71 triliun plus Rp 28 triliun di tahun ini,” kata Dadan.
