Jurnalnetizen.com – Spanduk tangkap dan adili Joko Widodo alias Jokowi terpampang di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Ada juga spanduk bertuliskan “Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK”.
Pantauan Monitorindonesia.com, ratusan aparat kepolisian bersiaga di sekitar area Gedung Merah Putih KPK.
Siang tadi, sejumlah orang sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK.
Mereka memasang spanduk di sekitar KPK, seperti di Jalur Penyeberangan Orang (JPO), maupun memasang spanduk di atas mobil komando.
“Tangkap dan Adili Jokowi. Biang dari Semua Korupsi,” tulisan spanduk yang ada di mobil komando.
“Tangkap dan Adili Jokowi. Makzulkan Gibran,” tulisan spanduk yang ada di JPO depan KPK. Spanduk ini atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com, ada sekitar 500 orang akan menggelar demo di KPK pada hari ini.
Pada Kamis (2/12/2024) silam, OCCRP memberikan klarifikasi terkait seleksi nominasi tokoh, di mana Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar.
Telah digelar selama 13 tahun oleh OCCRP, penghargaan “Tokoh Tahun Ini” ditentukan oleh sebuah panel ahli dan juri dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, yang kesemuanya memiliki pengalaman ekstensif dalam investigasi kasus korupsi dan kriminal.
OCCRP menerima banyak telepon terkait nominasi dan juga menerima lebih dari 55 ribu penngajuan nama, baik tokoh terkenal maupun individu yang kurang terkenal.
OCCRP mengklaim tidak memiliki kontrol atas siapa yang dinominasikan, di mana masukan masuk dari masyarakat di seluruh dunia. Hal ini termasuk nominasi untuk Jokowi.
“OCCRP memasukkan ‘finalis’ nominasi yang mendapatkan dukungan secara online paling banyak dan memiliki dasar untuk disertakan,” demikian keterangan OCCRP.
OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam praktik korupsi untuk keuntungan pribadi selama kepemimpinannya. Namun, menurut OCCRP, masyarakat sipil dan ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan telah melemahkan lembaga antikorupsi di Indonesia (KPK).
Jokowi dalam rilis OCCRP, juga secara luas menuai kritik atas merusak pemilu di Indonesia dan institusi yudisial demi keuntungan ambisi politik anaknya, yang mana saat ini menjadi wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto.
“Para juri mengapresiasi nominasi dari warganet, namun di beberapa kasus, tidak ditemukan bukti korupsi secara langsung atau signifikanm atau pola penyalahgunaan kekuasaan,” kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan.
“Namun, sangat jelas terdapat sebuah persepsi yang kuat di antara warga negara, dan ini harus dijadikan peringatan kepada mereka yang menjadi nomiasi bahwa masyarakat mengawasi, dan mereka peduli. Kami, juga, akan terus mengawasi.”
Keputusan akhir dari penghargaan “Tokoh Tahun Ini” dibuar oleh para juri. Tahun ini, penghargaan diberikan kepada Bashara al-Assad.
Proses seleksi final dilakukan OCCRP lewat penelitian investigasi di lapangan dan pengumpulan informasi dari jaringan. Penghargaan ini menggarisbawahi sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, dan juga sebagai pengingat akan perlunya keberlanjutan pengungkapan ketidakadilan.
OCCRP akan melanjutkan pemurnian nominasi dan seleksi, memastikan transparasi dan inklusivitas. Penghargaan tahun ini, telah memicu peningkatan keterlibatan audiens yang belum pernah terjadi sebelumnya, merefleksikan sebuah meningkatan minat publik terhadap isu korupsi dan konsekuensinya. Penting bagi misi OCCRP untuk mengungkap dan mengekspos kejahatan dan korupsi.
Joko Widodo sudah memberikan respons terkait namanya yang masuk daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 OCCRP. Ia hanya merespons santai ketika ditanya awak media terkait hal tersebut.
“Hehehe ya terkorup, korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya, Selasa (31/12/2024).
Disinggung soal dirinya masuk nominasi karena manipulasi pemilu hingga eksploitasi sumber daya alam, Jokowi lantas bertanya kembali ke awal media.
“Ya apa? Sumber daya alamnya apa? Apalagi,” katanya.
Ditanya apakah nominasi tersebut hanya tuduhan belaka, Jokowi tak menampik hal tersebut. Ia mengatakan sekarang banyak tuduhan, framing jahat tanpa ada bukti.
“Ya sekarang banyak sekali fitnah banyak sekali framing jahat banyak sekali tuduhan tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan” katanya.
Disinggung apakah nominasi tersebut bermuatan politik, Jokowi meminta menanyakan hal itu ke yang bersangkutan. Ia hanya mengatakan banyak cara untuk membuat tuduhan jahat.
“Ya ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat membuat tuduhan jahat jahat seperti itu,” katanya.
