Jurnalnetizen.com – Sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos.
Hal itu merupakan data dari hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Selain pegawai BUMN, ada 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer juga tercatat sebagai penerima bansos.
“Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ivan menilai, temuan ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui verifikasi di lapangan.
“Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” ujarnya.
Bukan hanya itu, PPATK juga mendapati terdapat sekitar 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening lebih dari Rp50 juta.
“Kami menemukan ada orang yang memiliki rekening senilai lebih dari Rp50 juta tetapi masih menerima bansos,” ungkap Ivan.
Selain status pekerjaan dan saldo rekening, PPATK juga melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima. Hasilnya, lebih dari 78.000 penerima bansos pada semester pertama 2025 masih terlibat dalam praktik judi online.
“Apakah NIK yang kami terima masih bermsin judol hingga saat ini? Kami menemukan bahwa lebih dari 78.000 penerima bansos pada semester pertama tahun 2025 masih bermain judol,” jelas Ivan.
Selanjutnya, dari 10 juta data penerima bansos, 1,7 juta di antaranya tidak teridentifikasi.
Ivan mengatakan, total warga yang diketahui menerima bansos hanya sebanyak 8.389.624.
“Dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Jadi hanya 8.389.624 yang diketahui menerima bansos,” jelas dia.
