Jurnalnetizen.com – Peneliti senior Citra Institute Efriza menjelaskan jika Presiden Prabowo Subianto memiliki ketegasan bisa saja mengganti menteri era Presiden ke-7 RI Jokowi dengan kader PDIP.
Namun, kata dia, reshuffle kabinet menteri itu hak prerogatif Presiden.
Dia menjelaskan meski Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sudah geram dengan kinerja menteri dari era Presiden ke-7 RI Jokowi terutama Mendagri Tito Karnavian, tetapi Prabowo pasti mempunyai pertimbangan untuk merobak kabinet.
Efriza juga menjelaskan hubungan Presiden Prabowo dan PDIP yang kian hangat bisa jadi pertimbangan untuk memasukkan kader partai berlogo banteng moncong putih itu ke dalam kabinet menteri.
“Prabowo diyakini memang menginginkan PDIP bergabung di pemerintahan, hanya saja mereka yang kukuh pendiriannya mendukung pemerintah, tetapi tak ingin bersama di pemerintahan. Andai PDIP berkenaan, Prabowonya juga keberatan jika hubungan dirinya dan Jokowi mesti harus berakhir misalnya,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (27/6).
Walakin, Prabowo juga sulit berharap kepada PDIP akan mau berada di kabinet beriringan dengan menteri dari era Jokowi.
“Seandainya PDIP bergabung lalu digeser serta diganti menteri-menteri era Jokowi, Prabowo juga diyakini tidak akan berani memilih opsi ini,” lanjutnya.
Pasalnya, kata Efriza, Prabowo ingin memantulkan citra dirinya yang mengelola negara ini didukung oleh mantan-mantan presiden sebelumnya.
“Prabowo juga khawatir jika retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi maka simpatik publik berpotensi akan menyusut bahkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah juga berpotensi terimbas turun. Resiko ini menjadi dilema Presiden Prabowo,” jelasnya.
Dia meyakini saat ini Presiden Prabowo mencoba bijaksana tetap merangkul menteri-menteri Jokowi, meski terbebani untuk menyelesaikan kegaduhan yang terjadi.
“Tetapi, bagi Prabowo pilihan ini juga tidak buruk karena simpatik dan citra presiden Prabowo tetap bernilai positif di publik,” jelasnya.
Namun, menurutnya, pilihan ini beresiko bahwa Presiden Prabowo dianggap tidak punya nyali untuk bersikap tegas.
“Oleh karena itu diyakini serangan dari Muzani selaku Sekjen dan legislator adalah untuk meminimalisir citra buruk Presiden sekaligus menjelaskan kepada publik yang tidak becus kerja adalah menteri-menteri sebelumnya bukan Presiden Prabowo, seperti itu gambarannya,” kata Efriza.
