Jurnalnetizen.com – Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Mohamad Guntur Romli bereaksi atas kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sudah mendapat informasi bahwa PDI-P berperan di balik kerusuhan demonstrasi atau demo rusuh akhir Agustus 2025 lalu.
Karena itulah, Prabowo disebut-sebut membabat habis atau sapu bersih sosok baik kader atau elite PDIP atau yang dekat dengan PDIP dari kabinetnya dalam dua kali reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.
Pada Senin (8/9/2025), Prabowo mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam. Budi Gunawan diketahui sangat dekat dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Bahkan Budi Gunawan disebut-sebut sebagai orang titipan Mega di kabinet Prabowo.
Dalam reshuffle kabinet, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo mengganti 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri.
Di mana elite PDI-P tersisa yakni Hendrar Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini resmi digantikan oleh Sarah Sadiqah.
Kemudian Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Shiddiq yang merupakan kader PDI[ dan digantikan oleh Rohmat Marzuki, kader Partai Gerindra dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah.
Dari semuanya tudingan ada peran PDIP dibalik kerusuhanan demonstrasi akhir Agustus 2025 mencuat dan bahkan tertuang dalam sebuah pemberitaan media.
“Kalau berita ini benar, maka Presiden menerima informasi yang menyesatkan. Buat apa PDI Perjuangan ikutan rusuh?” kata Guntur dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Jumat (19/9/2025).
Menurut Guntur kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini berada di DPR.
Karenanya kata Guntur tidak masuk akal jika partainya justru mendukung aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran lembaga legislatif tersebut, apalagi sampai memicu kerusuhan.
“Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini, buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh?” tegasnya.
“PDIP membantah informasi menyesatkan kalau PDI Perjuangan terlibat kerusuhan. Apalagi ada berita, bahwa Presiden Prabowo menerima informasi yang PDI Perjuangan terlibat kerusuhan,” kata Guntur Romli.
Bahkan, katanya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir di Istana bersama Presiden Prabowo untuk membahas situasi terkini.
Megawati berdiri di sebelah Prabowo usai rapat bersama dengan para ketua umum partai lainnya.
“Kehadiran Ibu Megawati pada konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan ketua-ketua umum parpol baik di dalam dan di luar Pemerintahan 31 Agustus sebagai dukungan pada Presiden untuk mengendalikan situasi,” tegas dia.
Guntur juga menyebut politikus PDIP lainnya Adian Napitupulu datang ke RSCM untuk melayat Affan karena ada info pengurusan jenazah dipersulit.
Adian, kata Guntur, terus memperjuangkan para ojol yang menuntut pemotongan biaya Aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen.
Terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo terhadap Budi Gunawan dan dikaitkan dengan peran PDI-P di demo rusuh, Guntur menegaskan, Budi Gunawan bukan kader PDIP.
“Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan, beliau dipilih karena prerogatif Presiden dan di-reshuffle juga karena prerogatif Presiden. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan tidak terkait reshuffle,” jelas dia.
Guntur juga menunjukkan bahwa dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga ditunjukkan dalam keputusan presiden memberi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto amnesti.
“Maka, tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan merupakan informasi sesat dan upaya untuk mencari kambing hitam karena pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih memantik dugaan kuat adanya pertarungan elite-elite yang memegang kekuasaan dan komando,” papar Romli.
Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah korban dari kerusuhan.
“Ada 2 kader kami yang meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar,” tambahnya.
Menurut Guntur, PDIP konsisten menjalankan putusan Rakernas 2024 dan Kongres 2025, yakni berada di luar pemerintahan, menjadi politik penyeimbang, menjaga demokrasi dan checks and balances.
