Jurnalnetizen.com – Rismon Sianipar tidak terima dirinya dituding memiliki ijazah palsu S2 dan S3 dari Unversitas Yamaguchi Jepang.
Penggugat Ijazah Jokowi ini berencana melaporkan ke polisi pihak yang sudah merugikannya di media sosial.
Sebelumnya, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Josua M Sinambela, melakukan investigasi ijasah S2 dan S3 Rismon di Universitas Yamaguchi.
Pihak kampus yang diwakili Tomomi Tsumori dari akademik Fakultas Teknilk, lewat email menyatakan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar.
Kemudian, dari penelusuran yang dilakukan oleh kanal YouTube Vicky Himpong, di Kemdikti, tidak ditemukan penyetaraan ijazah atas nama Rismon Sianipar.
Padahal dalam penelusuran di laman pencarian, sejumlah doktor lulusan luar negeri, termasuk Jepang muncul namanya di sana.
Termasuk Gibran Rakabuming Raka, lulusan dari universitas di Singapura, juga muncul.
Rismon Sianipar sudah membantah tudingan tersebut lewat media sosialnya, Balige Academy.
Ia juga menunjukkan transkrip nilai yang diklaim dari Universitas Yamaguchi Jepang.
Terkait hal ini, sebagai tiindak lanjut menyikapnya, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengacaranya.
“Saya sudah laporkan pengacara , kita hemat energi,” kata Rismon di kanal YouTube Mosato TV, dikutip, Kamis, 29 Mei 2025.
Pihaknya akan melaporkan hal ini ke Polri, setelah kasus hukum yang dihadapinya setelah dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya berakhir.
“nanti setelah ini kita laporkan pencemaran nama baik, “ kata Rismon.
Pihaknya sudah menjelaskan, dokumen-dokumennya, transkrip nilai, bahwa dia memiliki 7 mata kuliah dengan IPK 4.
“Itu adalah syarat pendidikan saya,” jelasnya.
Rismon mengetahui, bahwa Josua M Sinambela, adalah adik angkatannya di UGM. Josua juga punya akses luas di UGM.
Perdebatan Ilmiah dalam Penelitian Wajar
Menurut Rismon, dalam studi ilmiah, untuk mendapat kebenaran tentang status qua, itu biasa perdebatan.
Jadi justru kajian ilmiahnya harus dibalas dengan kajian ilmiah, ini yang bagus,
“Kita harusnya menghargai perdebatan ilmiah di ruang publik. Kami siap dibantah, tapi jangan menyerang pribadi,” ujarnya.
Menurutnya, Jokowi berhutang budi, berkewajiban menunjukkan ijazah secara gentleman.
“Kita sebagai peneliti ingin membantu pertanyaan publik, membantu publik untuk mendapat jawaban,” ungkapnya.
“Jika kajian itu salah, silakan membantah, harusnya ini ada di ruang publik,” pungkasnya.
