Jurnalnetizen.com – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menduga bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut petinggi Polri. Seba itulah meminta pengamanan dari TNI.
“Saya kira, bisa jadi Kejaksaan kurang nyaman dengan Polri, karena bisa jadi Kejaksaan takut ada intervensi jika penjagaan dari Polri,” kata Saiful kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).
Mengingat Polri dan Kejaksaan sama-sama bisa menjadi penyelidik dan penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, kata dia, sehingga Kejaksaan merasa lebih nyaman apabila mendapatkan penjagaan dari TNI yang tidak rentan dengan adanya intervensi.
“Selain itu bisa jadi kasus-kasus yang diungkap Kejaksaan masih ada kaitannya dengan Polri, sehingga untuk memastikan independensi maka Kejaksaan lebih memilih bermitra dengan TNI,” jelas Saiful.
Dia menambahkan, bahwa bukan tidak mungkin juga terjadi hubungan yang memanas antara Polri dengan Kejaksaan soal penanganan perkara besar yang menyangkut pihak-pihak tertentu.
“Tentu secepatnya Kejaksaan mesti menjelaskan duduk persoalannya, apakah ada masalah atau tidaknya. Jika tidak ada masalah untuk apa sampai meminta penjagaan dari TNI, atau jangan-jangan ada kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan yang menyangkut petinggi Polri?” tutup Saiful.
Di lain sisi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebeumnya juga menyebut kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan cuma soal pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Dua pihak sepakat untuk bertukar informasi. “Hampir di semua MoU ada klausul pertukaran informasi,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Selasa (13/5/2025).
Harli enggan memerinci informasi yang bisa dibagi pihaknya dengan TNI. Menurutnya, pertukaran data terkait kebutuhan masing-masing instansi. “Tentu sifatnya informasi yang bisa dipertukarkan,” tegas Harli.
Sebelumnya, Kejagung membuat kerja sama dengan TNI. Kesepakatan yang tertuang terkait pengamanan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia.
“Iya benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis, Minggu (11/5/2025).
Surat telegram TNI terkait pengamanan menyeluruh ini sudah terbit. Namun, langkah pastinya sedang dalam proses. Menurut Harli, pengamanan ini memperkuat kerja sama antara TNI dan Kejagung yang sudah terjalin lama. Dua instansi itu dipastikan makin mesra.
