Jurnalnetizen.com – Pegiat Media Sosial Gatot Swandito membandingkan pernyataan Konten Kreator Ferry Irwandi dengan eks Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra. Terkait provokator demo belakangan ini.
Ferry diketahui melalui media sosialnya belakangan ini berkali-kali menyebut ada provokator di balik demonstrasi sejumlah demonstrasi di berbagai daerah. Ia bahkan memaparkan tangkapan layar akun provokator yang ia maksud.
Di Rakyat Bersuara iNews, ia juga mengungkapkan hal serupa. Ia menyebut siapapun bisa menelusuri provokator tersebut.
“Data Feri Irawadi tentang provokator demo persis data yang didapat SR (Sri Rajasa),” kata Gatot dikutip dari unggahannya di X, Rabu (3/9/2025).
Bahkan, ia menyebut dua sosok. Yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta kader PSI Ade Armando.
“Pelakunya akun-akun pro Gibran
Salah satunya Cokro TV yang dimotori Ade Armando,” ujarnya.
Ia juga menuding sejumlah kader PSI dan relawan Gibran membagikan logistik untuk pendemo.
“Pantauan beberapa teman. Beberapa orang yang diketahui sebagai relawan PSI dan Gibran bagikan logistik untuk demo,” terangnya.
Sementara itu, sebelumnya Sri Radjasa Chandra mengungkap ada keterlibatan tersangka korupsi Pertamina, Riza Chalid dan Geng Solo pada demonstrasi belakangan ini.
Itu, kata dia dilakukan Riza Chalid karena sakit hati dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena ditetapkan tersangka hingga dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Sekarang kan inilah peluang Chalid membalas sakit hatinya telah ditetapkan tersangka,” kata Sri dikutip dari Forum Keadilan TV, Selasa (2/9/2025).
Selain itu, ia mengatakan ada keterlibatan Geng Solo. Sementara Riza Chalid hanyalah pemodalnya.
“Ya, artinya begini. Riza Chalid bisa dikatakan penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan, tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Geng Solo,” ujarnya.
“Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi begal demo nih, Pak,” tegasnya.
Ia menuturkan, awalnya demo yang akan digelar hanya makzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Serta adili Presiden ke-7 Jokowi.
“Awalnya ajakan untuk demo itu memang cukup viral, dalam waktu yang sama 25 Agustus. Cuma narasi yang digunakan satu, tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran, dengan mekanisme DPR,” ucapnya.
Belakangan narasinya bergeser. Menyasar ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Tapi dalam perjalanan itu berbelok. Isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, DPR menerima tunjangan, sehingga DPR tidak layak menjadi wakil rakyat,” imbuhnya.
