Jurnalnetizen.com – Gelombang kebocoran data kembali mengguncang dunia siber Indonesia. Sosok peretas yang dikenal dengan nama Bjorka mengklaim telah merilis data pribadi 341 ribu personel Polri melalui laman X pribadinya.
Aksi itu disebut-sebut sebagai bentuk reaksi terhadap langkah kepolisian yang menangkap seseorang yang dianggap ‘Bjorka palsu’.
Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh pakar keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun X (Twitter) miliknya, @secgron. Dalam unggahannya, Teguh menjelaskan bahwa data yang dibocorkan mencakup nama lengkap, pangkat, satuan tugas, nomor ponsel, dan alamat email anggota Polri.
“Polisi mengklaim menangkap Bjorka. Padahal yang ditangkap itu cuma faker alias peniru. Bjorka kemudian merespons dengan membocorkan 341 ribu data pribadi anggota Polri,” tulis Teguh di platform X.
Data itu diunggah secara gratis oleh Bjorka pada Sabtu, 4 Oktober 2025, dan dapat diakses bebas oleh publik. Namun hasil penelusuran menunjukkan bahwa data tersebut bukan data terbaru, melainkan data lama yang berasal dari periode 2016–2017.
Artinya, sebagian personel yang tercantum kemungkinan sudah tidak aktif atau bahkan telah purnawirawan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial WFT di Minahasa, Sulawesi Utara, yang mengaku sebagai pemilik akun X bernama @bjorkanesiaaa. WFT disebut telah menggunakan identitas Bjorka sejak 2020 dan bahkan mencoba memeras sebuah bank dengan mengatasnamakan sang hacker.
Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih mendalami peran WFT.
“WFT sudah lama beraktivitas di media sosial dengan mengaku sebagai Bjorka sejak 2020,” jelas Fian.
Meski demikian, polisi belum memastikan apakah WFT memiliki kaitan dengan aksi-aksi besar Bjorka sebelumnya – seperti kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM, data pengguna IndiHome, data pemilih KPU, hingga dokumen transaksi pemerintah yang sempat ramai sejak 2022.
Aksi Bjorka kali ini memperlihatkan kembali lemahnya tata kelola data di institusi negara. Meski data yang dibocorkan bukan data baru, peristiwa ini menyoroti pentingnya audit keamanan siber dan transparansi pemerintah dalam penanganan insiden data.
Pakar siber menilai, kebocoran berulang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah peringatan keras bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan digital dan mekanisme mitigasi insiden.
