Jurnalnetizen.com – MPR, DPR dan DPD RI diminta untuk segera menanggapi dan membahas surat tuntutan pemakzulan wakil presiden dari masyarakat sebelum terjadi kegaduhan yang merusak stabilitas politik.
Hal itu disampaikan Pakar Ilmu Politik dari BRIN Profesor Siti Zuhro terkait dorongan masyarakat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Yang namanya wakil rakyat ya, diwakililah, dibaca gitu ya. Setelah dibaca itu dirembukkan secara internal sebelum formal, kan gitu. Seperti apa ini gitu kan. Ini bagaimana kalau tidak di-co-brace, kalau tidak di-respond, kan gitu, apakah akan memberikan dampak politik yang negatif,” ucap Siti Zuhro kepada RMOL, Rabu,11 Juni 2025.
Ia khawatir dengan perkembangan politik Indonesia ke depan jika parlemen tidak merespon adanya tuntutan tersebut dan meminta agar menuntaskan apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat
“Nah, menurut saya ya. Setiap hal-hal yang sangat serius seperti itu, jangan seolah-olah tidak tahu menahu, tidak tahu, tidak bisa, harus dituntaskan! Jangan nunggu klimaks, jangan nunggu kulminasinya kan gitu,” katanya.
Menurutnya, jika parlemen tidak segera menanggapi hal itu, maka dikhawatirkan akan terjadi ancaman terhadap keharmonisan dalam bernegara.
“Nah ini nanti ancaman terhadap kohesivitas masyarakat gitu, ancaman terhadap harmoni gitu ya, kita ini kan punya politik harmoni yang bagus di Indonesia, nah ini terancam kalau ini dinafikan,” tutupnya.
