Jurnalnetizen.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberi pembelaan atas munculnya desakan pemakzulan terhadap anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Jokowi meminta semua pihak mengikuti sistem ketatanegaraan. Menurutnya, pemakzulan terhadap wapres harus didasari pelanggaran berat, bukan sekadar opini atau ambisi.
“Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita,” tutur Jokowi saat ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Dia bilang, Indonesia berbeda dengan Filipina. Jokowi menegaskan, pemakzulan di Indonesia seharusnya satu paket.
“Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri, di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu,” urai Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menilai pemakzulan tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya pemakzulan harus didasari dengan alasan yang kuat seperti adanya pelanggaran pidana atau pelanggaran berat lainnya.
“Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru (dapat dimakzulkan),” jelas dia.
Jokowi juga menyampaikan, dirinya tak sakit hati atas serangan terhadap putra sulungnya itu melalui isu pemakzulan. Menurutnya, isu tersebut merupakan salah satu bentuk dinamika demokrasi.
“Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” tambah dia.
Diketahui, munculnya isu pemakzulan Gibran sebagai Wapres RI bermula dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pimpinan lembaga seperti DPR RI, MPR RI, dan DPD RI.
Dalam surat desakan tersebut terdapat tanda tangan dari empat sosok purnawirawan jenderal TNI seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
