Jurnalnetizen.com – Pakar forensik digital Rismon Sianipar, membeberkan temuan menarik terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya pinjaman senilai belasan miliar rupiah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Temuan ini pertama kali dipaparkan oleh Indonesia Audit Watch (IAW) di tengah memanasnya perbincangan soal keabsahan ijazah mantan Pesiden Jokowi.
“BPK Temukan Pinjaman di UGM Belasan Miliar Rupiah,” kata Rismon di X @SianiparRismon dukutip Monitorindonesia.com, Sabtu (17/5/2025).
Sebelumnya, di tengah memanasnya isu terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, muncul sorotan baru dari BPK terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM).
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pimpinan Indonesia Audit Watch (IAW), mengungkapkan bahwa BPK menemukan sejumlah kejanggalan yang mencerminkan lemahnya pengelolaan institusi pendidikan tersebut.
Menurut Iskandar, berbagai temuan BPK dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan serius di tubuh UGM. Salah satunya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Beberapa di antaranya adalah temuan pengadaan barang dan jasa, di mana BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran dan indikasi kerugian negara,” jelas Iskandar.
Selain itu, ditemukan pula dana yang dibayarkan berlebih namun tidak dikembalikan ke kas rektorat.
Bahkan, BPK mencatat terdapat 727 rekening bank yang dibuka tanpa seizin rektorat, di antaranya 159 rekening atas nama individu.
“Tidak baik jika institusi pendidikan melanggar peraturan dan perundang-undangan,” tegasnya.
Salah satu temuan yang disebut paling mencolok adalah pinjaman senilai Rp14,87 miliar yang dilakukan oleh pejabat kampus. Iskandar menyebut pinjaman tersebut dilakukan tanpa prosedur yang semestinya.
Pinjaman ini dilakukan tidak sesuai prosedur, di mana pinjamnya ke universitas,” ungkapnya.
Iskandar menilai bahwa kondisi tersebut wajar jika kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan publik terkait validitas dokumen pendidikan Presiden Jokowi.
“Mungkin ini yang membuat pihak-pihak mempertanyakan validitas dan keabsahan dari ijazah Joko Widodo,” ujarnya.
Iskandar bilang, UGM sebaiknya secara terbuka menyampaikan kepada publik terkait temuan BPK ini. Langkah transparansi dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ia pun menambahkan bahwa dinamika seputar ijazah Jokowi bisa menjadi pelajaran penting bagi BPK dalam menyikapi kasus serupa di masa mendatang.
