Jurnalnetizen.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution meniru ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menerapkan pendidikan khusus terhadap anak nakal.
Dedi Mulyadi baru-baru ini menerapkan kebijakan kontroversial yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer dan polisi.
Namun, alih-alih barak militer, Gibran mengusulkan agar Bobby mengirim anak-anak nakal ke pondok pesantren.
“Tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada Gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Ini bisa dikirim ke pondok pondok pesantren PUI-nya mungkin,” ucap Gibran saat menghadiri penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam (PUI) di Kantor Gubernur Sumut pada Kamis (15/5) malam.
Usul itu diutarakan Gibran merespons “curhatan” Bobby soal angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di provisinya itu.
Bobby memaparkan Sumatra Utara masih menjadi provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia.
“Kami masih menjadi provinsi nomor satu dengan penyalahgunaan narkoba Pak Wapres,” kata Bobby Nasution dalam acara yang sama.
“Tantangan kita agak sedikit berbeda dengan daerah lain karena penyalahgunaan narkoba kami tertinggi di Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kalau boleh PUI yang ada di Sumut gerakannya serentak sama sama bukan untuk mengurangi targetnya, kalau bisa menghilangkan narkoba yang ada di Sumut,” paparnya menambahkan.
Bobby menegaskan Pemprov Sumut bersama Forkopimda, aparat TNI-Polri, dan berbagai organisasi keagamaan terus berupaya menanggulangi persoalan ini. Ia juga berharap agar PUI dapat ikut aktif dalam gerakan memerangi narkoba.
Jawa Barat belakangan terus menjadi sorotan lantaran sejumlah kebijakan yang diterapkan Dedi Mulyadi. Salah satu yang disorot adalah soal “menghukum” anak nakal ke barak militer.
Sejauh ini sudah ada 274 siswa SMA dan SMK di Jawa Barat yang dikirim ke barak militer dan polisi.
Pendekatan Dedi ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebagian terutama dari masyarakat sipil menilai pendidikan ala militer dinilai tak menyelesaikan masalah kenakalan remaja, dan hanya memperluas peran TNI di ranah sipil.
