Jurnalnetizen.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai berubah di April 2022 atau semenjak isu perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode mengemuka.
“Pak Jokowi siapa yang bantah, baik sekali loh, mulai tahun pertama sampai 2022 pertengahan itu wah (Mahfud memberikan gestur jempol),” ujar Mahfud dalam program Gaspol yang ditayangkan di YouTube Kompas.com, Jumat (9/5/2025).
Mahfud mengatakan, perubahan Jokowi ini sangat diingat karena begitu terasa ada perbedaan yang mencolok.
Terlebih, menurut dia, jika dibandingkan dengan awal-awal Mahfud menjabat sebagai pembantu Jokowi di tahun 2019.
“Tapi, ketika muncul isu-isu perpanjangan jabatan, tiga periode, itu orang sudah mulai bisa membaca semua. Sudah bisa membaca,” kata Mahfud.
Namun, dia enggan menjelaskan secara gamblang apa perbedaannya karena manuver-manuver Jokowi di saat itu juga sudah banyak dipahami oleh orang-orang.
Mahfud hanya mengatakan, sejak April 2022 itu, dia mulai melihat ada pembelokan yang dilakukan oleh Jokowi.
“Tapi, pada waktu itu, saya ya, saya nih, jujur tidak ada penyalahgunaan. Saya melihatnya sih sampai April 2022. Saya mulai melihat pembelokan-pembelokan itu,” ujarnya.
Pembelokan yang dimaksud Mahfud bukan dalam arti penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Tapi, lebih pada manuver-manuver politik.
“Saya sudah melihat pemetaan itu, tapi bukan duit ya, bukan korupsi. Tapi, sudah mulai permainan politik itu sudah mulai, kok mulai begini ya,” kata Mahfud.
Tetapi, Mahfud kembali enggan menjabarkan lebih jauh terkait indikasi-indikasi pembelokan yang dilihatnya.
“Nanti lah, 10 tahun akan datang saya akan tulis. Kan belum habis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, semua aparat penegak hukum takut kepada Jokowi sebagai Presiden.
Hal ini terbukti dengan pembubaran Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung di awal Desember 2019.
“Orang jaksa-jaksa itu diancam kok. Dalam satu pertemuan se-Indonesia, ada jaksa ada polisi, (Jokowi bilang) ‘Eh jangan sekali-kali korupsi. Saya sudah tahu siapa yang korupsi bagaimana cara korupsi. Saya gigit sekarang,” kata Mahfud mengulang pernyataan Jokowi lima tahun lalu itu.
Mahfud mengatakan, sebenarnya tujuan TP4D baik, yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam membuat dan memastikan rencana pembangunannya sesuai dengan aturan yang ada.
Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah justru diperas oleh jaksa untuk memberikan sejumlah uang agar rencana pembangunannya bisa dijalankan.
Akhirnya, TP4D ini dibubarkan oleh Jokowi karena menjadi ladang korupsi.
Selain jaksa, Mahfud mengatakan bahwa polisi pun sangat takut dengan Jokowi.
“Takut jaksa itu, polisi apalagi. Nah kalau sekarang, saya tidak tahu apakah masih takut ke sana (Jokowi) atau ke Pak Prabowo,” ujar Mahfud.
