Jurnalnetizen.com – Pengamat politik Agung Baskoro membaca motif politik Presiden ke-7 RI, Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto adalah terkait persoalan ijazah yang menerpa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui, Prabowo menerima kunjungan Jokowi di kediamannya, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025) sekira pukul 13.00 WIB.
Setelah dua jam pertemuan empat mata dengan Jokowi, Prabowo langsung memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto ke Kertanegara.
Tidak ada tokoh pada pertemuan tersebut yang mengungkap isi pembicaraannya.
Menurut Agung, tafsir bahwa Jokowi meminta perlindungan kepada Prabowo agar urusan ijazah sulungnya bisa diredam, sangat terbuka.
Sebab, permasalahan ijazah Gibran yang sampai diseret ke pengadilan memang sedang menjadi sorotan masyarakat.
Sebagai informasi, Jokowi masih berkutat dengan tuduhan atas ijazahnya yang disebut palsu.
Pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah aktivis dan akademisi menjadi pihak yang paling getol menyuarakan bahkan sampai membuat buku putih untuk membuktikan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden bermasalah.
Jokowi bersikeras tak mau menunjukkan ijazah miliknya dan memilih melaporkan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan berita bohong.
Sementara Gibran kini tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazahnya.
Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
Subhan Palal selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
Agung menjelaskan, motif pertemuan Prabowo dengan Jokowi bisa dibaca dari peristiwa politik yang melatari sebelum dan setelah pertemuan itu sendiri.
Ia menggarisbawahi pemanggilan Mendikti yang tugasnya memang terakait soal perguruan tinggi, dan tentu saja ijazah sebagai tanda kelulusannya.
“Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ketika ada komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Hal itu pertama dilihat secara interpretatif lewat kejadian sesudahnya. Kita tahu pertemuan dilakukan di hari Sabtu dan setelah pertemuan ada Pak Menhan di sana dipanggil. Artinya memang kita tahu Pak Jokowi izin tidak bisa hadir dalam HUT TNI.
“Yang kedua, kejadian sesudahnya menteri Dikti ya dipanggil juga seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ya tebak-tebakannya ada terkait dengan hal-hal yang berbau ijazah,” kata Agung di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (6/10/2025).
Menurut pendiri perusahaan konsultan politik Trias Politika Strategis itu, Prabowo memiliki otoritas agar isu ijazah Gibran tidak semakin membesar, hingga dampaknya pun bisa berimpak pada pemerintahan Prabowo.
“Kemungkinannya besar ya (Jokowi meminta perlindungan Presiden Prabowo) karena kita tahu ya ee Presiden Prabowo hari ini punya otoritas penuh untuk memastikan isu ini tidak terlalu jauh ya berdampak kepada pemerintahan beliau ya, termasuk kepada Presiden ketujuh Pak Jokowi,” kata Agung.
“Karena kita tahu ya efek dari ee soal ijazah ini kan sudah mengemuka dan sangat besar. Jadi wajar ketika memang itu menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan kemarin dan ini termasuk juga soal ijazahnya Mas Kibran karena tuntutannya juga tuntutannya maksimal kan semacam itu.”
“Jadi harapannya hal-hal semacam ini bisa direduksi bisa diminimalkan efeknya agar ya relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi dengan para pihak lainnya yang ada di sekeliling lingkungan Istana bisa berlangsung baik-baik saja,” lanjut paparnya.
