Jurnalnetizen.com – Ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal “kilang dibakar” dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025 menuai reaksi keras dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Mulanya Purbaya mengkritik keras PT Pertamina (Persero) karena dinilai “malas-malasan” dalam merealisasikan pembangunan kilang minyak baru.
Ia pun meminta Komisi XI DPR RI untuk ikut mengontrol dan mendesak Pertamina agar segera merealisasikan pembangunan kilang baru untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
“Mereka bilang, ‘kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity’. Saya kaget, over capacity apa? ‘Kami sudah rencana bangun tujuh kilang baru’. Satu pun nggak jadi, kan? Sampai sekarang nggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar, kan? Jadi tolong dari Parlemen juga mengontrol Pertamina.”
Ucapan tersebut menuai sorotan publik. Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menegaskan pernyataan Menkeu itu harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan polemik publik.
“Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Karena itu, kami menekankan agar pernyataan tersebut disampaikan dengan penjelasan resmi berdasarkan fakta hukum dan investigasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arie di Jakarta, Rabu (1/10).
Menurut Arie, pernyataan tersebut bukan hanya berpotensi menyinggung pekerja dan perusahaan, tapi juga bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap negara.
Lebih lanjut, FSPPB mengingatkan bahwa pembangunan maupun revitalisasi kilang, seperti proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), adalah proses strategis berskala besar yang tidak sederhana.
“Membangun kilang bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri. Proses ini membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang,” jelas Arie.
Ia menambahkan, ada banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan kilang, mulai dari kebijakan politik dan ekonomi, faktor sosial dan budaya, hingga aspek lingkungan dan keselamatan (HSSE).
Di tengah polemik ini, FSPPB kembali menegaskan dukungannya terhadap gagasan reintegrasi Pertamina dari sektor hulu hingga hilir.
Mereka juga mengusulkan agar fungsi SKK Migas dan BPH Migas dikembalikan ke dalam satu Pertamina di bawah kendali langsung Presiden RI.
Menurut FSPPB, langkah itu diyakini dapat menekan defisit neraca perdagangan melalui pengurangan impor migas, memperkuat kedaulatan energi, serta menghadirkan tata kelola yang lebih efisien dan berpihak pada kepentingan nasional.
