Jurnalnetizen.com – Perdana Menteri Nepal telah mengundurkan diri setelah lebih dari selusin orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam protes yang dipimpin pemuda yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap platform media sosial, korupsi yang merajalela, dan minimnya peluang ekonomi.
Pasukan keamanan mengerahkan amunisi langsung, meriam air, dan gas air mata selama protes di beberapa kota, yang menurut pihak berwenang menewaskan sedikitnya 19 orang, menurut kantor berita Reuters.
Nepal, negara di kaki pegunungan Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa, dikenal karena politiknya yang bergejolak dan telah mengalami lebih dari selusin pemerintahan sejak bertransisi menjadi republik setelah menghapuskan monarki yang telah berusia 239 tahun pada tahun 2008 menyusul perang saudara yang berlangsung selama satu dekade.
Namun, protes terbaru, yang dipimpin oleh orang-orang berusia 13 hingga 28 tahun kelompok yang dikenal sebagai Generasi Z merupakan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di Nepal dalam beberapa dekade.
Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa(9/9/2025) dalam sebuah surat yang menyebutkan situasi luar biasa di negara itu, menurut salinan surat yang diunggah di media sosial oleh seorang ajudan utamanya.
Para pengunjuk rasa kemudian kembali turun ke jalan di ibu kota pada hari Selasa, menentang jam malam yang diberlakukan di pusat kota, dan setelah pemerintah mencabut larangan media sosial. Foto-foto dari Reuters menunjukkan para pengunjuk rasa membakar pos polisi dan perabotan di luar kantor Kongres Nepal, partai politik terbesar di Nepal. Bandara Internasional ditutup karena kekerasan di kota tersebut yang mempengaruhi operasional.
Di selatan Kathmandu, di kotamadya Chandrapur polisi melepaskan tembakan ke udara saat para pengunjuk rasa melanggar jam malam untuk berkumpul, kata seorang pejabat setempat kepada CNN. Para pengunjuk rasa juga membakar mobil polisi, kata sumber tersebut.
Kemarahan terhadap pemerintah atas apa yang dianggap banyak orang sebagai korupsi yang merajalela dan telah berlangsung puluhan tahun di Nepal sudah membara, dan meluap ke jalan-jalan ibu kota minggu lalu setelah pemerintah memblokir platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Pemerintah telah menulis aturan baru yang menurutnya diperlukan untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian, serta mengancam akan memblokir perusahaan media sosial mana pun yang tidak terdaftar.
Hingga tengah malam Kamis lalu, 26 platform telah ditutup, menurut media lokal.
Namun, para penyelenggara mengatakan protes yang menyebar di seluruh negeri tidak hanya terkait larangan media sosial, tetapi juga mencerminkan frustrasi generasi atas minimnya peluang ekonomi.
Tingkat pengangguran pemuda berusia 15-24 tahun di Nepal mencapai 20,8 persen pada tahun 2024, menurut Bank Dunia.
Sementara itu, sebuah gerakan daring yang viral menentang “Nepo Kids” atau anak-anak politisi yang memamerkan gaya hidup mewah mereka memicu kemarahan lebih lanjut dengan menyoroti kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan rakyat Nepal biasa.
Perekonomian Nepal sangat bergantung pada uang yang dikirim pulang oleh warga Nepal yang tinggal di luar negeri. Lebih dari sepertiga (33,1 persen) PDB Nepal berasal dari remitansi pribadi, menurut Bank Dunia, angka yang terus meningkat selama tiga dekade terakhir.
“Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Setiap pemuda pergi ke luar negeri. Jadi, kami ingin melindungi pemuda kami dan memperbaiki perekonomian negara,” kata seorang pengunjuk rasa.
Protes kemudian berubah menjadi kekerasan pada hari Senin(8/9/2025) ketika para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kompleks parlemen di Kathmandu.
Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah ribuan pengunjuk rasa muda, banyak diantaranya mengenakan seragam sekolah atau perguruan tinggi.
Para pengunjuk rasa membakar sebuah ambulans dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru hara yang menjaga gedung legislatif, mengutip seorang pejabat setempat.
“Polisi menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita India ANI.
Para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan membakar gedung tersebut, menurut seorang pejabat. Pembakaran gedung parlemen itu terjadi setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri menyusul tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi antipemerintah.
“Ratusan orang telah menerobos area parlemen dan membakar gedung utama,” ungkap Ekram Giri, juru bicara Sekretariat Parlemen.
Al Jazeera telah memverifikasi secara independen rekaman video yang dibagikan daring oleh media dan aktivis Nepal hari ini, yang menunjukkan demonstrasi besar-besaran di Kathmandu.
Rekaman video tersebut menunjukkan ratusan demonstran berjalan di jalan-jalan ibu kota, sementara media lokal mengindikasikan beberapa rumah pejabat telah diserbu, dan beberapa di antaranya dibakar.
Ramyata Limbu, jurnalis Nepal yang berbasis di Kathmandu, mengatakan, “Tampaknya tidak ada yang bertanggung jawab di jalan-jalan ibu kota, dengan sekelompok anak muda dan penonton merusak properti para menteri senior dan kantor partai.”
Setidaknya 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di kota Itahari di bagian timur, menurut pejabat rumah sakit.
Lebih dari 400 orang, termasuk staf pasukan keamanan, dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka-luka pada hari Senin, menurut laporan Kementerian Kesehatan Nepal.
Organisasi-organisasi internasional segera mengecam tindakan keras mematikan yang dilakukan oleh polisi dan menyerukan penyelidikan independen.
