Jurnalnetizen.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2025.
Namun, rilis tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai angka itu tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi hal ini, Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menilai BPS perlu memberi penjelasan lebih rinci atas capaian tersebut.
“BPS kasih angka 5,12 persen langsung menuai kritikan, seperti ada maksud asal Prabowo senang, apalagi 5+1+2=8, angka favorit Prabowo,” kata Hensat lewat akun X miliknya, Minggu, 10 Agustus 2025.
Disebutkan produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.947 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.
“Mestinya peneliti lebih hati-hati dalam angka, harus ada penjelasan lebih jauh atas angka itu,” sambung Founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut.
Kritik juga datang dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang bahkan melayangkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit BPS.
CELIOS menilai penting bagi BPS menjaga independensi, transparansi, dan integritas data agar terhindar dari dugaan intervensi kepentingan politik.
