Jurnalnetizen.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada hari Selasa membela keputusan untuk mengizinkan penambang Gag Nikel untuk melanjutkan operasi di Raja Ampat, dengan mengatakan perusahaan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan seperti yang dituduhkan oleh para aktivis dan organisasi non-pemerintah.
Dalam jumpa pers di Istana Negara di Jakarta, yang disiarkan oleh BTV, Bahlil menunjukkan foto dan video udara yang diambil selama kunjungan lapangan baru-baru ini ke Pulau Gag, tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ia mengatakan bukti tersebut bertentangan dengan gambar-gambar viral di media sosial yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang meluas.
Menteri tersebut mengatakan beberapa gambar yang beredar diedit dan menyesatkan, mendesak media untuk berhati-hati dalam menilai konten media sosial. “Kami tidak melihat tanda-tanda kerusakan besar,” tegasnya.
Gag Nikel, anak perusahaan dari perusahaan pertambangan milik negara Aneka Tambang (Antam), diizinkan untuk melanjutkan operasi setelah penghentian sementara yang dipicu oleh protes publik atas kondisi lingkungan Raja Ampat. Bahlil menggambarkan kekhawatiran tersebut berasal dari “klaim yang tidak berdasar.”
Sebaliknya, pemerintah telah mencabut izin pertambangan empat perusahaan lain yang beroperasi di Raja Ampat karena melanggar standar lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini Anugerah Surya Pratama (ASP), Mulia Raymond Perkasa (MRP), Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan Nurham berlokasi di dalam kawasan Taman Geo Nasional yang ditetapkan pemerintah, dekat Kepulauan Piaynemo yang ikonik.
Lokasi dan Perbedaan Perizinan
Bahlil menggarisbawahi bahwa lokasi Gag Nikel terletak di Pulau Gag, dekat Maluku Utara, dan berada di luar zona Taman Geo yang dilindungi.
“Perusahaan tersebut awalnya membuka lahan seluas 260 hektare, kemudian merehabilitasi 130 hektare, dan mengembalikan 54 hektare kepada negara. Sisa lahan juga akan direhabilitasi,” katanya.
Ia juga menjelaskan, izin usaha Gag Nikel dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada Februari 1998 dan diperbarui pada April 2017. Hal ini berbeda dengan empat perusahaan lainnya yang izin usahanya diberikan oleh pemerintah daerah pada kurun waktu 2004-2006.
Meski izin usaha Gag Nikel masih berlaku, Bahlil menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengawasan ketat terhadap operasional perusahaan. “Presiden memerintahkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) harus dilaksanakan secara ketat. Rehabilitasi lahan harus terus dilakukan, dan terumbu karang tidak boleh dirusak,” katanya.
Bahlil menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga keutuhan ekologi Raja Ampat dan statusnya sebagai destinasi wisata kelas dunia. “Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap isu ini,” imbuhnya.
Empat Perusahaan Ditutup Akibat Pelanggaran Lingkungan
Bahlil mengatakan, keempat perusahaan yang izin usahanya dicabut itu ternyata beroperasi secara tidak bertanggung jawab di kawasan yang sensitif secara ekologis, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. “Berdasarkan inspeksi lapangan, kami berkesimpulan bahwa konservasi harus menjadi prioritas di kawasan tersebut.”
Ia mengatakan keputusan akhir diambil setelah berkonsultasi dengan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat saat kunjungannya baru-baru ini ke provinsi tersebut. “Presiden Prabowo telah memutuskan untuk mencabut izin pertambangan keempat perusahaan tersebut efektif mulai hari ini,” kata Bahlil.
Raja Ampat, yang terletak di Papua Barat Daya, terdiri dari empat pulau utama — Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool dan lebih dari 1.800 pulau kecil. Wilayah ini terkenal secara internasional karena keanekaragaman hayati laut dan keindahan alamnya.
