Jurnalnetizen.com – Indonesia ingin Jepang mempersingkat masa magangnya menjadi tidak lebih dari satu tahun, karena Jakarta menolak warga negaranya bekerja sebagai “buruh murah” di luar negeri.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding mengatakan pada hari Rabu bahwa banyak warga negara Indonesia telah pergi ke Jepang sebagai pekerja magang. Meskipun Indonesia menyambut baik inisiatif tersebut karena dapat mengarah pada transfer pengetahuan, Jakarta khawatir bahwa magang tersebut dapat menjadi kedok untuk mendapatkan tenaga kerja murah.
“Kami tidak masalah dengan magang, tapi tolong. … Kalau berlangsung selama tiga tahun, itu namanya tenaga kerja murah,” kata Karding kepada wartawan di Jakarta.
“Kami [Indonesia] memang membutuhkan magang. Idealnya, magang seharusnya tidak lebih dari satu tahun. Pada akhirnya, ini hanyalah program pelatihan,” kata Karding.
Karding merujuk pada program pelatihan magang teknis Jepang. Di sinilah Jepang mengizinkan warga negara asing muda untuk menjalani pelatihan praktis yang bahkan dapat berlangsung hingga lima tahun. Para peserta pelatihan dapat dipromosikan menjadi apa yang mereka sebut “pekerja terampil khusus” atau SSW jika mereka berhasil menyelesaikan pelatihan dengan memuaskan, sehingga mendapatkan gaji yang lebih besar. Jepang mendesak perusahaan untuk memperlakukan talenta asing ini sama seperti karyawan lokal mereka. Namun, perusahaan dapat mengurangi gaji SSW jika mereka kurang memiliki kemampuan bahasa. Karding mengakui bahwa kendala bahasa telah menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi orang Indonesia ketika bekerja di luar negeri.
Jepang yang semakin menua telah menetapkan target untuk mempekerjakan 820.000 talenta asing dengan visa SSW pada tahun 2029. Menurut perkiraan Karding, Indonesia telah memasok sekitar 10.181 SSW, banyak di antaranya bekerja di bidang konstruksi, perhotelan, dan pertanian, antara lain. Upaya sedang dilakukan untuk mengirim lebih banyak pekerja ke raksasa ekonomi Asia tersebut. Kementeriannya juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Bisnis Indonesia (DBI), yang menaungi para pengusaha di tanah air, pada hari yang sama, tentang promosi penempatan dan perlindungan pekerja migran.
Arsjad Rasjid, anggota Dewan Pembina IBC, memberikan pendapatnya tentang kekhawatiran Karding terkait program magang.
“Bukannya kita [Indonesia] tidak mendukung program magang, tetapi ini tentang durasi dan apa yang akan terjadi setelah program pelatihan,” ujar Arsjad kepada pers.
“Penghasilan seorang pekerja magang tentu saja berbeda dengan pekerja [purnawaktu atau kontrak]. Ada juga perbedaan terkait asuransi kesehatan dan kontrak,” ujar pengusaha kawakan tersebut.
