Jurnalnetizen.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan kesiapannya untuk memimpin upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah di Papua.
“Sebagai ajudan Bapak Presiden, saya siap ditugaskan di mana pun dan kapan pun, dan ini merupakan kelanjutan dari kerja keras Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin di Papua,” ujarnya di sela-sela kunjungannya ke Desa Mleset, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada hari Rabu.
Ia mengatakan bahwa penugasannya untuk memimpin upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh pendahulunya.
Ia menambahkan bahwa permasalahan Papua bukanlah hal baru baginya, karena Sekretariat Wakil Presiden telah menjalankan beberapa program di wilayah paling timur Indonesia di bawah komandonya.
Sekretariat Wakil Presiden, misalnya, telah mengirimkan perlengkapan sekolah dan laptop ke Papua, serta memeriksa persiapan program Makanan Bergizi Gratis di beberapa kabupaten, termasuk Sorong dan Merauke, ujarnya.
Oleh karena itu, sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto, Gibran menegaskan kembali kesiapannya untuk bekerja di mana pun dan kapan pun berdasarkan perintah eksekutif Prabowo.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mempelopori upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan di Papua.
Ma’ruf Amin menyoroti tiga langkah strategis untuk mendukung upaya percepatan pembangunan dan otonomi khusus di Papua.
Pertama, memperkuat perencanaan pembangunan kesejahteraan berkelanjutan di Papua dengan transparansi dan tanggung jawab.
Kedua, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui pendekatan kultural dan keagamaan.
Dan ketiga, mempercepat upaya tindak lanjut pembentukan daerah otonomi baru, ujarnya.
Meskipun pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pembangunan di Papua, indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi ini jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2024, misalnya, mencapai 54,43 persen terendah di Indonesia.
