Jurnalnetizen.com – Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang berpihak pada BRICS sebelum Washington menandatangani kesepakatan senilai $34 miliar dengan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin BRICS lainnya saat ini berada di Rio de Janeiro untuk melakukan pembicaraan selama dua hari. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Rio de Janeiro yang secara tidak langsung mengecam kebijakan tarif timbal balik AS, bahkan menyebut tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dokumen ini, yang tidak secara langsung menyebutkan AS, tampaknya telah membuat Trump gusar saat ia mengecam BRICS di media sosial.
“Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump dalam sebuah posting Truth Social pada hari Minggu.
Trump tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudnya dengan “kebijakan anti-Amerika”, meskipun komentar tersebut muncul tak lama setelah deklarasi Rio de Janeiro keluar. Anggota BRICS meliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Blok tersebut juga telah berkembang dengan Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, Ethiopia, dan Indonesia. Trump telah mengkritik BRICS, bahkan mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada barang-barang yang berasal dari anggota kelompok tersebut jika mereka membuat mata uang saingan untuk dolar.
Sama seperti negara-negara lain di dunia, negara-negara BRICS akan menghadapi kenaikan tarif tambahan atas barang-barang mereka yang dikirim ke AS sebagai bagian dari kebijakan “tarif timbal balik” Trump yang terkenal. Bea tambahan ini telah dimulai sebesar 10 persen untuk mitra dagang Washington, tetapi Trump telah mengancam akan menaikkan kenaikan tarif pada beberapa negara. Indonesia akan menghadapi tarif timbal balik tambahan sebesar 32 persen salah satu yang tertinggi dalam kelompok BRICS.
Ancaman terbaru Trump juga muncul menjelang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan mitra bisnis Amerika pada tanggal 7 Juli atau Senin. Kepala negosiator dan menteri senior Airlangga Hartarto mengatakan bahwa MoU senilai $34 miliar akan mencakup komitmen Indonesia untuk membeli lebih banyak bahan bakar dan produk pertanian Amerika, serta rencana investasi yang melibatkan dana kedaulatan Danantara. MoU tersebut merupakan bagian dari upaya Jakarta untuk mencapai kesepakatan keringanan tarif dengan AS. Pembelian bahan bakar yang diusulkan saja bernilai sekitar $15,5 miliar.
Ekonom senior Bhima Yudhistira baru-baru ini mengatakan kepada Jakarta Globe bahwa Indonesia harus berhati-hati dengan rencana impor bahan bakar AS. Ia berkata: “Indonesia perlu memastikan bahwa bahan bakar apa pun yang diimpor dari AS, termasuk gas minyak cair [LPG], lebih murah daripada pemasok kami yang ada.”
Trump telah memberi mitra dagang waktu negosiasi hingga 9 Juli, tetapi ada rencana untuk memberlakukan tarif yang lebih tinggi pada 1 Agustus.
